...

22 Oktober 2020

Resolving Conflict in Batang Gadis National Park

Batang Gadis

Pembukaan hutan alam TNBG untuk kegiatan eksplorasi akan mengakibatkan pembukaan kanopi hutan sehingga akan terjadi fragmentasi habitat dan mengurangi keragaman habitat alamiah dalam bentuk “pulau-pulau hutan”. Fragmentasi hutan merupakan hal penentu dalam menentukan laju pemusnahan jenis. Karena fragmentasi akan menyebabkan terisolasinya suatu spesies akibat terputusnya hubungan antar populasi jenis, terhambatnya proses kolonisasi, penyebaran dan penjelajahan. Itu akan menyebabkan suatu spesies terserang persilangan genetik, penyakit dan menghasilkan populasi tidak mampu berbiak sehingga terjadi percepatan pemusnahan jenis secara lokal (Lee, et al 1988).

Bukti adanya pembukaan kawasan hutan alam untuk kegiatan eksplorasi pertambangan emas dapat ditunjukan dari hasil monitoring tutupan hutan di TNBG pada tahun 2008. Hasil pemantauan ini menunjukan bahwa pada tahun 2003 sampai 2007 di TNBG terdeteksi 219 hektar kawasan hutan pada 55 lokasi kawasan yang berbeda, 22 lokasi dengan pembukaan kurang dari satu hektar, 28 lokasi dengan bukaan 1 sampai dengan 10 hektar dan 7 lokasi lebih dari ukuran 10 hektar. Salah satu lokasi pembukaan hutan atau deforestasi yang paling menonjol dan paling besar ukuran adalah lokasi disebelah utara TNBG yang terjadi pada tahun 2005 dan 2007 (Conservation International, 2008).

Ada dua faktor yang menjadi akar timbulnya masalah salah urus pengelolaan dan konflik di TNBG, yaitu belum efektifnya pengelolaan TNBG dan belum cukupnya pelibatan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan konservasi TNBG.  Faktor-faktor ini memicu konflik semakin tinggi dan sekaligus meningkatnya ancaman konservasi terhadap eksistensi TNBG dan mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat setempat. Ancaman tidak langsung teridentifikasi berupa lemahnya penegakan supremasi hukum oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memberantas penebangan dan peredaran kayu ilegal, perburuan satwa liar, perambahan hutan serta pelanggar kebijakan kehutanan lainnya; terbatasnya pilihan investasi pembangunan ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal dan pilihan peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah yang lebih berkelanjutan; ketimpangan akses sumberdaya hutan dan kemiskinan pada masyarakat lokal; dan belum memadainya kontrol publik serta peranserta masyarakat setempat terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan TNBG; serta belum terciptanya kondisi ‘good environmental governance” dalam pengurusan sumber daya alam. Kemajemukan ancaman dan konflik dan tantangan yang harus diatasi dan kebutuhan yang dipenuhi merefleksikan pengelolaan TNBG memerlukan model alternatif yang berbeda dengan kawasan TN di Indonesia. Kolaborasi pengelolaan adalah model yang logis untuk mengatasi konflik yang kontra produktif di TNBG.

SHARE:
Berita lainnya