Medan – Kerja konservasi kerap dibayangkan sebagai pekerjaan berisiko tinggi. Para pegiat keluar-masuk hutan, memasang kamera jebak, berhadapan langsung dengan pemburu liar. Gambaran itulah yang paling sering sampai ke publik.
Ada pekerjaan lain yang jarang tersorot. Tidak tampak garang, tapi menentukan nasib program. Itu yakni tata kelola administrasi yang rapi dan keuangan yang terbuka.
Sebab, para mitra tidak hanya dituntut menjaga keseimbangan alam. Mereka juga pelaksana proyek yang dibiayai donor. Setiap program harus berjalan dengan sistem akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa celah.
‘Urusan dapur’ inilah yang dibenahi para mitra Tropical Forest Conservation Action for Sumatra (TFCA-Sumatera) di Medan. Mereka yang bekerja di lanskap Sumatera Utara dan Aceh dikumpulkan dalam diskusi pembekalan (induction) Pengelolaan Program Siklus Hibah (SH) X dan XI, 6–9 Oktober 2026.
Lembaga yang hadir membawa wilayah dan beban kerja yang berbeda-beda. Sebagian hadir untuk mendampingi masyarakat agar mandiri secara ekonomi, sehingga hasil alam tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Salah satu praktiknya sedang dikerjakan Konsorsium Konservasi Kopi Gayo asal Aceh.
Mitra lainnya fokus menyelamatkan satwa dilindungi –badak, gajah, orangutan, harimau sumatera dan lainnya–. Lembaga yang ikut dalam induction itu di antaranya, Konsorsium Orangutan, CRU dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Yayasan Petai, Aceh Wetland Forum, Aceh Green Conservation dan jamak lainnya. Selain meredam konflik satwa, mereka menggarap inovasi teknologi pelestarian hingga mendorong kebijakan ke pemerintah daerah.
Isu yang diurus boleh berbeda. Sumber dananya sama. Konsekuensinya, standar pertanggungjawaban pun harus seragam.
Menurut pedoman kerja TFCA-Sumatera, keseragaman pelaporan bukan sekadar syarat administratif. Tujuannya memastikan setiap rupiah hibah yang dipakai lembaga penerima benar-benar transparan dan akuntabel lewat tata kelola yang baik.
“TFCA-Sumatera terus berupaya membangun mekanisme dan standarisasi pengelolaan kegiatan, administrasi, keuangan dan sistem database mitra. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program, termasuk penggunaan dana hibah secara transparan dan tanggung gugat,” ujar Manajer Senior Hibah, Administrasi dan Program TFCA-Sumatera, Dwi Pujiyanto.
Induction diikuti pada manajer program, manajer keuangan, hingga staf evaluasi/pendataan (Monev). Selama empat hari, mereka tidak dibiarkan duduk manis. Peserta langsung diterjunkan ke simulasi teknis untuk membedah Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolaan dana di lembaga masing-masing. Mereka berlatih mencatat transaksi sejak hari pertama kesepakatan diteken, menyusun draf bukti harian, dan meramu laporan kegiatan sesuai standar TFCA-Sumatera.
Pekerjaan mereka tak berhenti pada angka dan nota. Para perwakilan lembaga juga diwajibkan mengakses sistem database internal agar perkembangan kegiatan dan kemajuan program bisa dipantau secara digital. Tak hanya itu, mereka dibekali panduan komunikasi supaya kisah penyelamatan ekosistem Sumatera bisa dikemas menarik untuk publik.
Sejak awal, diskusi ini adalah upaya administrator TFCA-Sumatera membangun fondasi kemandirian organisasi. Perkembangan program ingin dibuat terang bagi semua pihak, semudah dan seakurat mungkin, tanpa bergantung pada pengawasan fasilitator ataupun donor.
“Jika sistem pendataan dan keuangannya sudah tertata, tiap lembaga didorong mampu melakukan pemantauan dan evaluasi oleh mitra secara mandiri,” pungkasnya. (Goy)
