Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Bagi warga dan para pendamping konservasi, kabut asap berarti gangguan kesehatan, perjalanan yang tertunda, kegiatan belajar yang berubah, hingga penghidupan yang ikut melambat.
Di sejumlah wilayah Sumatra, situasi semacam itu tercatat dalam laporan cepat yang dihimpun Tropical Forest Conservation Action for Sumatra (TFCA-Sumatera) pada 20–21 Oktober 2026. Sebanyak 22 lembaga mitra penerima hibah memberikan informasi mengenai kondisi kantor, kegiatan lapangan, serta lokasi-lokasi tempat mereka bekerja bersama masyarakat.
Hasilnya memperlihatkan bahwa dampak karhutla menjangkau lebih luas daripada area yang langsung dilalap api. Dari 22 lembaga yang merespons, tujuh melaporkan terkena dampak langsung, sepuluh terdampak secara tidak langsung, dan lima lainnya tidak terdampak. Dengan kata lain, 77,3 persen responden mengalami gangguan dalam satu atau lain bentuk, terutama akibat paparan asap dan penurunan kualitas udara.
Pada tingkat lokasi program, empat lokus dilaporkan terdampak langsung dan sembilan lainnya terdampak tidak langsung. Sementara itu, sembilan lokus tidak melaporkan dampak. Angka-angka tersebut bukan gambaran menyeluruh seluruh wilayah Sumatra, tetapi memberikan potret tentang bagaimana karhutla memengaruhi pekerjaan konservasi dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ketika asap ikut mengatur kehidupan
Di Sumatra Selatan, kabut asap yang pekat sempat membuat transportasi speedboat terhenti karena jarak pandang yang terbatas. Penerbangan dari Palembang juga mengalami pembatasan, sementara perjalanan darat membutuhkan waktu lebih panjang. Bagi masyarakat yang mengandalkan sungai sebagai jalur mobilitas, gangguan semacam ini dapat memengaruhi lebih dari sekadar jadwal perjalanan.
Di wilayah lain, dampaknya terasa pada aktivitas belajar dan penghidupan. Beberapa sekolah menerapkan pembelajaran daring untuk mengurangi paparan asap. Petani kopi di wilayah dampingan Konsorsium Caritas menghadapi kendala menjemur biji kopi karena sinar matahari tertutup kabut. Sementara itu, rencana penanaman serai wangi oleh mitra di Sumatra Selatan harus ditunda hingga kondisi tanah kembali memadai.
Bagi petani, tertundanya pekerjaan bukan sekadar persoalan jadwal. Ada waktu produktif yang berkurang dan proses usaha yang tidak bisa berjalan seperti biasa. Pengaruhnya terhadap pendapatan tentu bergantung pada kondisi masing-masing keluarga, tetapi kejadian ini menunjukkan bahwa gangguan lingkungan dapat merambat ke urusan ekonomi rumah tangga.
Kesehatan menjadi persoalan yang lebih mendesak. Sejumlah mitra melaporkan gangguan pernapasan akut atau ISPA, batuk, serta iritasi mata dan tenggorokan pada staf maupun masyarakat dampingan. Sebagian lembaga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah ketika kondisi udara memburuk, membagikan masker, dan menyediakan dukungan kesehatan bagi tim lapangan serta petani.
Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan penyakit pernapasan termasuk kelompok yang lebih rentan. Karena itu, pembatasan aktivitas luar ruang dan penggunaan masker ketika kualitas udara memburuk merupakan langkah perlindungan yang penting (Kementerian Kesehatan, 21 Agustus 2026).
Kabut asap juga mengingatkan kita bahwa lokasi kebakaran dan lokasi orang yang terdampak tidak selalu sama. Asap dapat terbawa angin melintasi wilayah administrasi, sementara warga yang tidak berada tepat di dekat titik api tetap dapat mengalami penurunan kualitas udara.
Angka yang perlu dibaca dengan cermat
Situasi tersebut berlangsung di tengah kondisi cuaca yang meningkatkan kerentanan sejumlah wilayah terhadap karhutla. Dalam prakiraan cuaca untuk periode 16–22 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa El Niño yang sangat kuat dan IOD positif cenderung mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia. Kondisi yang lebih kering membuat lahan di sejumlah daerah semakin rentan terhadap kebakaran (BMKG, 15 Oktober 2026).
Pada 19 Oktober 2026, pemantauan Kementerian Kehutanan mencatat 487 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia. Sebanyak 172 titik berada di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, termasuk 64 titik di Sumatra Selatan dan tujuh titik di Jambi (Kementerian Kehutanan, 20 Oktober 2026).
Namun, titik panas atau hotspot tidak bisa begitu saja disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Satu kejadian dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas, sehingga temuan satelit tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan. Luas terbakar, wilayah yang terpapar asap, dan area yang berhasil diselamatkan dari penjalaran api juga merupakan ukuran yang berbeda.
Perbedaan itu terlihat dalam laporan mitra TFCA-Sumatera. Di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang, Wahana Mitra Mandiri memperkirakan sekitar 100 hektare lahan terbakar di wilayah Desa Rantau Rasau. Melalui keterlibatan staf lapangan dan warga dalam upaya pemadaman, sekitar 300 hektare lainnya diperkirakan berhasil dicegah dari perambatan api.
Angka tersebut merupakan estimasi lapangan yang dilaporkan mitra, bukan hasil pengukuran independen atas seluruh wilayah terdampak. Meski demikian, catatan itu memberi gambaran bahwa respons kebakaran tidak hanya berhubungan dengan area yang telanjur terbakar, tetapi juga dengan kemampuan membatasi penjalaran api sebelum dampaknya meluas.
Di lokasi lain, para mitra melakukan patroli rutin, memantau kondisi habitat, dan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi serta memetakan kebakaran. Auriga Nusantara, misalnya, menggunakan platform MapBiomas Fire untuk mendukung pemantauan spasial area terbakar. Informasi semacam ini dapat membantu menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih dahulu, meskipun keputusan di lapangan tetap membutuhkan verifikasi dan koordinasi antarpihak.
Mencegah api sebelum musim kebakaran
Pemadaman tetap penting, tetapi pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun jauh sebelum api muncul. Patroli, pemantauan titik panas, ketersediaan sumber air, perlindungan kesehatan, dan kesiapan masyarakat merupakan bagian yang saling melengkapi.
Di lahan gambut, menjaga kondisi lahan tetap basah menjadi salah satu perhatian penting. Sekat kanal dan embung dapat mendukung pengelolaan tata air, terutama di wilayah yang rentan mengalami kekeringan. Upaya ini perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kondisi hidrologi setempat, serta disertai pemantauan yang berkelanjutan.
Pencegahan juga dapat dimulai dari cara masyarakat mengelola lahan dan hasil pertanian. Konsorsium Caritas, misalnya, mengembangkan agroforestri kopi yang dipadukan dengan praktik pertanian tanpa bakar. Program tersebut mencakup penanaman 30.000 bibit kopi Arabika, penanaman 4.000 pohon pelindung lamtoro PG-79, serta pemanfaatan ranting dan kulit kopi untuk bahan kompos atau bokashi. Praktik tanpa bakar juga diintegrasikan ke dalam prosedur budidaya yang baik dan sistem pengendalian internal koperasi.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa upaya mengurangi risiko kebakaran dapat berjalan beriringan dengan pengembangan mata pencaharian. Sisa tanaman tidak harus dibakar untuk dibersihkan, melainkan dapat dimanfaatkan kembali. Tanaman pelindung dan sistem agroforestri juga menjadi bagian dari pengelolaan kebun yang lebih beragam.
Tentu, satu model tidak serta-merta cocok untuk semua tempat. Kondisi lahan, komoditas, akses pasar, dan kemampuan kelompok tani berbeda-beda. Karena itu, pendampingan perlu memberi ruang bagi penyesuaian praktik berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat setempat.
Hal serupa berlaku untuk kegiatan konservasi. Ketika lahan mengering atau asap mengganggu kesehatan, jadwal penanaman, patroli, pelatihan, dan pertemuan masyarakat mungkin perlu diubah. Sejumlah mitra TFCA-Sumatera melaporkan bahwa kegiatan lapangan harus ditunda atau dialihkan ke format daring dan hibrida. Pada saat yang sama, lembaga teknis pemerintah yang biasanya mendukung kegiatan konservasi juga harus membagi personelnya untuk membantu penanganan kebakaran.
Penyesuaian semacam ini bukan berarti upaya konservasi kehilangan arah. Justru dalam situasi darurat, keselamatan orang yang bekerja di lapangan perlu menjadi pertimbangan utama. Program yang baik bukan hanya program yang mampu mengejar jadwal, melainkan juga yang dapat menyesuaikan cara kerja tanpa mengabaikan tujuan jangka panjangnya.
Setelah asap menipis, pekerjaan belum selesai
Ketika hujan turun atau api berhasil dipadamkan, kualitas udara mungkin berangsur membaik. Namun, sebagian dampak karhutla membutuhkan waktu lebih panjang untuk dipulihkan. Kegiatan belajar perlu kembali berjalan normal, petani harus melanjutkan pekerjaan yang tertunda, dan kawasan yang rusak memerlukan penanganan sesuai kondisi ekologisnya.
Laporan cepat TFCA-Sumatera menunjukkan bahwa dampak kebakaran tidak cukup dipahami melalui luas lahan terbakar atau jumlah titik panas. Gangguan kesehatan, terhambatnya mobilitas, tertundanya penghidupan, dan perubahan kegiatan konservasi merupakan bagian lain dari gambaran yang sama.
Karena itu, respons karhutla perlu berjalan pada dua jalur sekaligus. Ketika kebakaran terjadi, pemadaman dan perlindungan masyarakat tidak bisa ditunda. Di luar masa darurat, pengelolaan tata air, patroli, pemantauan, praktik pertanian tanpa bakar, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus dikembangkan.
Tidak semua kebakaran dapat dicegah melalui satu tindakan, dan tidak semua wilayah menghadapi kondisi yang sama. Namun, pengalaman para mitra memperlihatkan bahwa upaya mengurangi risiko menjadi lebih masuk akal ketika pencegahan lingkungan terhubung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi karhutla bukan semata-mata soal seberapa cepat api padam. Hal yang sama pentingnya adalah seberapa siap masyarakat menghadapi risiko, seberapa cepat dampak terhadap kesehatan dan penghidupan ditangani, serta seberapa baik hutan dan lahan dijaga agar tetap mampu menopang kehidupan setelah musim kebakaran berlalu.
* Data utama artikel bersumber dari laporan kompilasi dan analisis cepat TFCA-Sumatera, dengan pendataan pada 20–21 Oktober 2026. Angka 77,3 persen merujuk pada proporsi 22 mitra responden yang melaporkan dampak langsung atau tidak langsung terhadap lembaganya, bukan persentase seluruh penduduk atau wilayah Sumatra.
