Jakarta — Secangkir kopi Indonesia kini tidak lagi cukup dinilai dari aroma, cita rasa, atau daerah asalnya. Di pasar internasional, terutama menjelang penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), setiap biji kopi dituntut memiliki jejak asal-usul yang jelas, mulai dari lokasi kebun, proses pengolahan, hingga bukti bahwa produk tersebut tidak berasal dari kawasan hasil deforestasi.
Perubahan standar perdagangan global tersebut membuat traceability atau keterlacakan produk menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing kopi Indonesia di pasar ekspor. Mulai 30 Desember 2026, operator dan pedagang besar maupun menengah yang memasok produk ke Uni Eropa diwajibkan dapat membuktikan asal-usul komoditasnya, sementara pelaku usaha mikro dan kecil akan mengikuti ketentuan serupa mulai pertengahan 2027.
Bagi industri kopi nasional, tuntutan itu bukan sekadar persoalan administrasi. Traceability mengubah cara kopi diproduksi, diperdagangkan, dan dipasarkan. Informasi mengenai lokasi kebun, legalitas lahan, proses budidaya, hingga rantai distribusi kini menjadi bagian dari nilai sebuah produk, sama pentingnya dengan mutu biji kopi itu sendiri. Konsumen global semakin ingin mengetahui siapa yang menanam kopi, dari bentang alam seperti apa kopi tersebut berasal, dan apakah produksinya ikut menjaga atau justru menghilangkan hutan.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Webinar “Keterlacakan Produk (Traceability)” yang diselenggarakan TFCA-Sumatera bersama Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) di Jakarta, Rabu (5/8). Lebih dari 130 orang peserta dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga penyedia teknologi mengikuti webinar ini untuk membahas kesiapan Indonesia membangun sistem keterlacakan yang mampu memenuhi tuntutan pasar sekaligus memperkuat perlindungan hutan.
Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, mengatakan bahwa keterlacakan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi masa depan industri kopi Indonesia.
“Keterlacakan atau traceability ini menjadi penting terutama untuk komoditas kopi, karena selain kita ingin melihat legalitas lahan, juga terdapat beberapa hal lain yang terkait dengan traceability seperti mutu kopi dan juga kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Founder Java Kirana, Noverian Aditya. Menurutnya, regulasi EUDR tidak dimaksudkan menjadi beban baru bagi petani, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan komoditas kopi diproduksi tanpa mendorong deforestasi. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana membantu petani memahami kebutuhan pasar global sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi standar keberlanjutan.
Sementara itu, Co-Founder Koltiva Ainu Rofiq menilai digitalisasi menjadi fondasi penting dalam penerapan traceability. Melalui pemetaan geolokasi, pencatatan digital, dan verifikasi rantai pasok, kualitas produk dapat dipantau lebih baik sekaligus memenuhi berbagai persyaratan regulasi internasional.
Menurut Ainu, pasar global kini semakin menghargai kopi specialty dan single origin yang memiliki identitas jelas. Karena itu, platform yang mampu menjamin keterlacakan produk akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing kopi Indonesia.
Implementasi sistem tersebut sebenarnya dimulai jauh sebelum kopi dipasarkan. Setiap kebun dipetakan melalui koordinat geografis, legalitas lahannya didokumentasikan, hasil panen dicatat, kemudian diikuti pencatatan proses pengolahan, mutu, kadar air, hingga mekanisme chain of custody yang memastikan identitas setiap lot kopi tetap terjaga sepanjang rantai pasok. Prinsipnya sederhana: data tidak boleh terputus sejak kopi dipanen hingga tiba di tangan pembeli.
Dalam praktiknya, membangun sistem tersebut bukan pekerjaan mudah. Rantai pasok kopi di Sumatra melibatkan berbagai daerah produksi yang berjauhan, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Jambi. Perbedaan kesiapan infrastruktur digital, standar pencatatan data, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus diatasi agar informasi mengenai asal-usul kopi tetap terjaga sepanjang perjalanan produk.
Di sisi pemerintah, Doris Monica Sari Turnip dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa terus mempercepat pengembangan data Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar legalitas lahan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi bagi mitra pembangunan, industri pengolahan, maupun pembeli untuk terlibat dalam proses pendataan dan pemetaan kebun sehingga percepatan penerapan sistem traceability dapat dilakukan secara lebih luas.
Pada akhirnya, sistem keterlacakan bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi ekspor. Traceability menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan ekonomi, kesejahteraan petani, dan perlindungan hutan. Ketika setiap cangkir kopi dapat ditelusuri hingga ke kebun tempat ia tumbuh, konsumen memperoleh kepastian bahwa kopi yang mereka nikmati tidak dibayar dengan hilangnya tutupan hutan, sementara petani memperoleh peluang memasuki pasar yang semakin menghargai praktik produksi yang berkelanjutan.
