Sebelum membangun kesepakatan untuk perlindungan dan pengelolaan semenanjung Kampar, Jikalahari telah melakukan identifikasi analisis pemetaan parapihak disemenanjung Kampar dan pertemuan serial di tingkat desa (13 desa), kabupaten, dan provinsi termasuk pertemuan dengan pihak swasta yang berada di semenanjung Kampar. Dari pemetaan parapihak yang dilakukan, bahwa dominan konsesi di Semenanjung Kampar dikuasai oleh PT RAPP dan selanjutnya diikuti oleh Sinarmas, maka secara intens diskusi terfokus juga ditujukan kepada 2 perusahaan ini untuk mendapatkan masukan atas rencana membangun kesepakatan tentang perlindungan semenanjung Kampar.

Pada November 2011 ditandatanggani Nota Kesepahaman Para Pihak untuk Penyelematan dan Pengelolaan Semenanjung Kampar, salah satu diantaranya berbunyi “PARA PIHAK memahami perlu dilakukan pengelolaan bersama (Kolaboratif) Kawasan Semenanjung Kampar secara baik, lestari dan berkelanjutan dengan saling berbagi peran, berbagi tanggungjawab dan berbagi manfaat” dan selanjutnya juga berbunyi : “Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan bersama (Kolaboratif) secara terencana dan terintegrasi untuk kelestarian ekosistem serta kesejahteraan masyarakat Semenanjung Kampar, perlu dibentuk suatu kelembagaan multipihak sebagai wadah yang mendorong pengelolaan bersama dimana kelembagaan tersebut merupakan perwakilan resmi yang ditunjuk PARA PIHAK”.

Terbentuknya Badan Pengelolaan Ekosistem Semenanjung Kampar guna mengelola sumber daya Semenajung Kampar (seperti berdasarkan pada Badan Otorita, guna menjamin perwakilan penuh dari masyarakat tempatan) pada tahun 2012, tindak lanjut dari penandatanggani Nota Kesepahaman penyelamatan Semenanjung Kampar maka dibentuk kelembagaan multipihak dengan nama Forum Multipihak Semenanjung Kampar (FMSK) yang beranggota 11 orang (2 pemerintah, 2 akademisi, 2 NGO, 2 Swasta dan 3 Masyarakat).  Sampai dengan akhir project, bahwa FMSK dilibatkan secara aktif dalam merancang dan merencanakan pengelolaan Semenanjung Kampar termasuk diminta membantu mendorong percepatan pembentukan kelembagaan KPHP Tasik Besar Serkap.

Sinergi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Riau sudah berlangsung baik, namun disadari pendekatan kehutanan masih pada kawasan Hutan Produksi sementara di ekositem Semenanjung Kampar juga terdapat Suaka Marga Satwa dan perkebunan sehingga keberadaan FMSK kedepan perlu memastikan perlindungan kawasan dengan membangun komunikasi intensif terhadap Balai Besar KSDA dan Dinas Perkebunan yang dirasa relative masih kurang.

Pada bulan Februari 2012, dilakukan konsultasi publik finalisasi pola pemanfaatan ruang ekosistem Semenanjung Kampar kemudian ditindaklanjuti November 2012 oleh Tim Pakar dengan mengundang para pihak untuk memberikan masukan terhadap finalisasi perumusan konsep perlindungan dan pengelolaan ekosistem Semenanjung Kampar dimana dokumen ini akan masuk pada draft rancangan kebijakan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Riau

Pada bulan Oktober 2012 Tim Pakar yang telah dibentuk melakukan penyiapan penyusunan draft rancangan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan serta ruang pemanfaatan ekosistem semenanjung Kampar dimana proses tahapan yang dilakukan dengan mengundang pihak swasta, dinas kehutanan dan masyarakat secara serial sehingga diharapkan masing-masing pihak memberikan kontribusi terhadap draft dan selanjutnya hasilnya tersebut yang menjadikan bahan untuk Tim Pakar menyelesaikan finalisasi perumusan konsep perlindungan dan pengelolaan ekosistem semenanjung Kampar termasuk penyusunan draft rancangan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan ekosistem Semenanjung Kampar.

Pada 31 Januari 2013 bertempat di kantor Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dilaksanakan pertemuan para pihak bersama tokoh masyarakat Riau dan Pemerintah terkait dengan usulan Kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan Lanskap Semenanjung Kampar secara terpadu dan berkelanjutan.   Realisasi pembuatan SK terkait dengan perlindungan kawasan Semenanjung Kampar ini masih dalam proses yang diharapkan selesaidalam 2013.

Dampak Kegiatan

Dampak yang sangat dirasakan dari keberhasilan project adalah terbangunnya komunikasi konstruktif terkait pengelolaan semenanjung Kampar, dimana sebelumnya para pihak tidak bisa bertemu dikarenakan masing-masing pihak mempunyai kepentingan terhadap hutan rawa gambut semenanjung Kampar. Selain itu, Forum Multipihak Semenanjung Kampar telah aktif dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Semenanjung Kampar sebagai mitra KPHP Tasik Besar Serkap meskipun forum ini belum melakukan sosialisasi lebih jauh kepada para pihak di Semenanjung Kampar.

Sebagai mitra KPHP Tasik Besar Serkap dimana KPHP ini hanya berkerja untuk kawasan Hutan Produksi, maka FMPSK juga harus mengintegrasikan pekerjaan sebagai mitra KPHP dengan kepentingan pihak lain diluar kawasan Hutan Produksi seperti kawasan konservasi (suaka marga satwa) dan kawasan perkebunan dikarenakan perlindungan ekosistem hutan rawa gambut tidak bisa hanya di kawasan Hutan Produksi di Semenanjung Kampar.

Sebagai forum multipihak, tentu saja FMSK harus kuat dalam manajemen kemandirian kelembagaan dan managemen keorganisasian dimana disepakati perlu ada kesekretariatan dan organisasi kesekretariatan yang dapat terus memperlihatkan eksistensi dari FMSK.