Press release: Membangun Kesepakatan Pengelolaan Hutan Sumatra

Padang, 29 Februari 2016. Para pihak pemangku kepentingan pengelolaan hutan Sumatra dari 8 bentang alam kunci di Sumatera bagian tengah dan selatan hari ini berkumpul di Padang untuk membahas masa depan pengelolaan hutan Sumatra hingga 5 tahun mendatang. Mereka membahas apa yang disebut dengan Vision Map Pengelolaan Hutan Sumatra.

Berbagai persoalan kebijakan, kelembagaan, restorasi kawasan, perlindungan spesies dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibahas di delapan kawasan taman nasional kunci yang terdiri dari Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat; TN Bukit 30; TN Tesso Nilo; Semenanjung Kampar, Senepis dan Kerumutan; TN Bukit Barisan Selatan; TN Siberut; TN Sembilang; TN Berbak; dan TN Way Kambas.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Hendri Octavia, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa upaya penyelamatan kawasan tidak hanya dilakukan di kawasan konservasi, namun juga harus dilakukan di luar kawasan termasuk wilayah ulayat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan kehutanan karena hutan harus dilihat sebagai kepentingan bersama masyarakat.

Erna Witoelar dari Yayasan KEHATI menyebutkan bahwa restorasi hutan yang dimaksud bukanlah untuk mengembalikan hutan seperti aslinya dahulu, namun untuk mengembalikan fungsinya dengan menghadirkan kembali jasa-jasa lingkungan dan ekosistem yang disediakan oleh hutan, seperti penyediaan fungsi penyediaan air, habitat, oksigen, spesies, dan budaya termasuk kegiatan ekowisata yang mampu menggerakkan sektor ekonomi hijau. Di tahun 2015, Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat adanya kenaikan sebesar 321,65 persen penerimaan kehutanan dari sektor ekowisata yang merupakan pemasukan dari taman-taman nasional di seluruh Indonesia. Selain itu, tercatat bahwa pendanaan kawasan konservasi hanya sekitar 3,4 US$/ha/tahun, jauh lebih kecil dibandingkan beberapa negara Eropa yang menganggarkan lebih dari 100 US$/ha/tahun. Itupun 60 % nya untuk belanja pegawai.

Pada pertemuan ini pihak swasta dirangkul untuk membentuk sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar terjadi pengelolaan hutan yang baik. Selama 20 tahun lebih berbagai pihak bicara tentang konservasi, namun kelihatannya koordinasi dan kerjasama masih belum diikatkan dalan suatu sistem yang terintegrasi. Rendra Hertiadhi dari PT. Arangan Hutani Lestari yang mewakili kalangan swasta menyampaikan keluhannya bahwa seringkali pihak swasta dituding sebagai sumber masalah perusakan lingkungan. Namun, ia menyampaikan bahwa pihak swasta justru memiliki kebijakan yang comply dengan peraturan pemerintah. “Sebagai perusahaan, kami harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan karena kami sadar akan konsekuensi dan denda yang bisa ditimpakan apabila dengan sengaja terbukti melanggar peraturan”, ujar Rendra. PT. Arangan merupakan model pengelolaan konsesi HTI bersama masyarakat.

Pesan yang kuat muncul dari acara visi Sumatera ini adalah adanya keinginan berbagai pihak untuk saling bekerjasama mengelola hutan Sumatera yang kini tutupan hutannya tinggal 24 persen, di bawah kondisi ideal 40 persen. Para pihak sangat menyadari bahwa satu sektor tidak mampu berjalan sendiri di dunia yang kini berubah cepat. Seluruh pemangku pihak sepakat untuk membuka diri untuk mecapai visi bersama dalam mewujudkan Indonesia Hijau. TFCA-Sumatera menawarkan untuk membuka diri untuk memfasilitasi kerjasama antar stakeholder kehutanan.

Pihak TFCA-Sumatera sebagai pemrakarsa acara melihat pertemuan ini cukup penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di masa mendatang. “Jangan ada lagi pengelolaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hutan sendiri. Untuk itu, sinergi menjadi kata kunci”, ungkap Samedi, Direktur Program TFCA-Sumatera.

Dalam kesempatan ini secara resmi juga diluncurkan Pembukaan Siklus Pendanaan Hibah Khusus Program Konservasi Spesies Karismatik Sumatra dengan total hibah yang disediakan untuk konservasi Harimau, Badak, Gajah dan Orangutan mencapai 12,7 juta dolar AS. “Kami mengundang LSM dan Perguruan Tinggi untuk berkolaborasi mengirimkan proposal program penyelamatan satwa terancam punah di Sumatra” pungkas Samedi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di tfcasumatera.org.